Pilkada 2020 Tetap Digelar Dengan Penerapan Protokol Kesehatan
Cari Berita

Advertisement

Pilkada 2020 Tetap Digelar Dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Friday, August 14, 2020


WORLD NEWS - Meski Indonesia dilanda pandemi corona perhelatan demokrasi tetap saja digelar. Pilkada Serentak akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020.

Webinar LSM-IBSW Indonesia Bureacracy and Service Watch) Lembaga Pemantau Birokrasi & Pelayanan Publik Indonesia digelar Rabu (12/8/2020) Pukul 14.00-16.00 WIB yang bertajuk : “Pilkada Serentak, Upaya Hasilkan Kepala Daerah yg Kredibel dalam Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial serta Ekonomi”.

Kegiatan ini dipandu secara apik oleh Azza Q Pasya, Chairman of SATELIT Pusat Studi Kebijakan Publik Alternatif.

Saat menyampaikan paparannya, Heriyani Roni Kasubdit Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD dari Kementerian Dalam Negeri RI menegaskan bahwa Pilkada serentak tetap digelar melihat kisah sukses dari negara lain yang telah melakukannya di tengah pandemi disamping pelaksanaan pilkada dengan anggaran yang lebih dari Rp 20 Triliun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Kita berupaya meng-edukasi masyarakat untuk hidup normal melaksanakan Pilkada seperti biasa namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat” tandas Heri.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Endro Rahman memaparkan bahwa Pilkada serentak tidak perlu ditakuti dan pandemi Covid-19 harus dipandang positif untuk merubah paradigma terkait Pemimpin Daerah yang dilahirkan selanjutnya adalah yang memiliki kepekaan terhadap krisis, dan masyarakat Civil Society perlu mendukung pernyataan Mendagri agar Memilih pemimpin yang memiliki Sense of Crisis.

“Kami di Komisi II juga sedang menggodok peraturan PKPU untuk melindungi saksi dan pelapor atas Pelanggaran Pemilu” tegas Endro.

Lanjut kata Endro, pelanggaran bukan hanya ranah Bawaslu, tapi juga ada peran penting kepolisian dan kejaksaan.

Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia/APKASI menegaskan kepada para petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak agar tidak melakukan money politics dan mengeksploitasi program Bansos tuk kepentingan politiknya.

Dalam kesempatan itu juga Abdullah memaparkan terobosan Kabupaten Banyuwangi yang dipimpinnya dalam mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat Banyuwangi di bidang Pariwisata dan Pertanian, sehingga melihat Pandemik Covid-19 lebih sebagai momentum tuk bangkit dari keterpurukan.

“Banyuwangi masuk dalam tiga besar favorit daerah yang perlu dikunjungi berdasar Survey Traveloka” tegas Bupati Banyuwangi tersebut.

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menekankan Pilkada serentak dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan partisipatif.

“Masyarakat harus jadi fokus tuk dikembangkan dan diberdayakan karena di masyarakat dibagi tiga golongan, masyarakat patuh, masa bodoh/EGP dan Waspada terhadap Covid-19” papar Trubus.

Sementara, Direktur Eksekutif LSM-IBSW Nova Andika memaparkan urgensi Pilkada serentak sebagai momentum tuk lahirkan Pemimpin di daerah yang memiliki keunggulan extraordinary yakni mengkonversi hambatan menjadi peluang.

“Pemimpin yang dilahirkan adalah mereka yang melakukan business not as usual, atau bukan pemimpin biasa-biasa, tapi pemimpin, selain aware terhadap Pandemik dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi utamanya adalah pemimpin yang bisa menjamin demokrasi yang berjalan dengan baik, tidak melakukan kecurangan dan berorientasi pada pengembangan pendidikan politik masyarakat,” jelas Nova.


Red