Pakar: Calon Kepala Daerah Bermodal Dengkul Akan Jalankan Kleptokrasi Saat Berkuasa
Cari Berita

Advertisement

Pakar: Calon Kepala Daerah Bermodal Dengkul Akan Jalankan Kleptokrasi Saat Berkuasa

Thursday, July 23, 2020


WORLD NEWS - Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebabnya adalah sang kepala daerah hanya bermodal dengkul saat mencalonkan diri dalam Pemilu.

Diungkapkan Direktur Eksekutif Political and Public Policy, Jerry Massie, ongkos politik memang cukup besar yang harus dikembalikan sang kepala daerah kepada pemberi modal setelah dirinya terpilih.

“Jika dia didukung cukong maka otomatis pengembalian harus dilakukan sesuai appointment politik. Biasanya biaya calon bupati dan walikota Rp 20-30 miliar bahkan lebih,” ucap Jerry Massie  Kamis (23/7/2020).

Karena kata Jerry, banyak pihak yang maju mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa di dukung faktor finansial yang mapan.

“Maka setelah jadi ada konspirasi antara korporasi dan birokrasi yang disebut kleptokrasi. Atau istilah return back atau biaya politik dikembalikan atau yang berupa proyek baik tender maupun PL. Belum lagi kalau ada persengkongkolan dengan partai yang mengusungnya,” terang Jerry.

“Biasa ada hitung-hitungan. Kalau calon sudah mapan secara finansial maka tak perlu ada konspirasi. Ada yang banyak yang terlibat tapi belum ditangkap. Kerap uang negara disalahgunakan. Ada istilah Politik Dengkul, tak punya anggaran tapi ngotot maju. Justru itu sebaiknya para calon kepala daerah harus matang secara pengetahuan dan pengalaman dan mapan secara finansial,” sambung Jerry.

Dengan demikian tambah Jerry, faktor threshold harus segera diatur lagi agar tidak ada lagi biaya-biaya lain yang memberatkan.

“Kalau perlu 0 persen. Biar tidak terjadi skandal dalam Pemilu sampai Pilkada maka sistem threshold harus diperbaiki. Misalkan ambang batas Pilpres 4 persen dan Parlementiary Threshold 20-25 persen perlu diperbaiki lagi. Lantaran akan muncul praktek seperti terjadi saat ini,” pungkas Jerry.



Redaksi